Pengalaman saya selama 2 tahun (1993-1995) bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan elektronika milik Korea, memberikan nilai tersendiri buat saya. Berinteraksi setiap hari dengan para pekerja atau buruh di pabrik membuat saya lebih bisa memahami bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Dimulai ketika mereka bangun tidur, bersiap berangkat kerja, hari-hari bekerja mereka di pabrik, sampai dengan saat mereka menerima gaji atau upah dari Perusahaan.

Dari setiap satu bulan waktu berjalan, suasana ceria dan kebahagiaan hanya mereka dapat kan satu hari saja. Yaitu satu hari saat mereka menerima gaji. Itu pun hanya berlangsung beberapa menit saja, setelah itu wajah-wajah mereka berubah sedih kembali. Sudah terbayang oleh mereka sekian baris daftar alokasi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang cukup banyak, yang semuanya merupakan kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi. Dimulai dari biaya konsumsi satu bulan ke depan, biaya sekolah anak-anak, sewa rumah dan lain sebagainya. Maka bisa dibayangkan senyum para pekerja tidak sampai lima menit, seketika semua berubah menjadi getir dengan kening berkerut. Mereka berpikir keras bagaimana bisa mengatur gaji mereka untuk bisa bertahan sampai waktu gajian berikutnya.

Apakah ada pengusaha-pengusaha yang bisa merasakan apa yang dialami para pekerjanya ? Atau mereka sudah cukup puas berbangga dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan memberi para buruh atau pekerja gaji dengan batas minimum tanpa peduli kondisi yang ada ?

Buruh dan Pendidikan

Kondisi buruh dan pekerja yang demikian tidak lepas dari kondisi pendidikan nasional kita yang masih jauh dari jangkauan seluruh lapisan masyarakat. Keseriusan pemerintah dengan program wajib belajar tidak diikuti dengan pengalokasian dana pendidikan yang memadai. Pendidikan masih dijadikan barang mahal di negeri ini. Sehingga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia maka biayanya menjadi sangat mahal. Ketika kualitas pendidikan masih berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, maka pemerataan pendidikan bagi masyarakat hanya merupakan jargon belaka dan tidak akan pernah dirasakan oleh masyarakat.

Jika kondisi pendidikan nasional tidak dibenahi, maka buruh atau pekerja dan keluarganya akan turun temurun menjadi buruh selamanya. Cita-cita untuk memajukan anak-anak mereka tidak akan pernah kesampaian, karena tidak akan mungkin seorang buruh dengan gaji UMR ditambah lembur untuk bisa menyekolahkan anak-anak mereka di tempat-tempat favorit yang berkualitas dengan uang masuk jutaan rupiah dan bayaran bulanan ratusan ribu rupiah, belum ditambah kegiatan ekstra kurikuler dan biaya lainnya. Bisa jadi habis gaji buruh sebulan hanya untuk biaya sekolah satu orang anak mereka.

Buruh dan Pengusaha

Di sisi lain iklim  perusahaan juga tidak kondusif dalam mendukung kemajuan karir seorang buruh. Fungsi Human Resources Development di sebuah perusahaan umumnya tidak membantu pengembangan potensi seorang buruh. Karena buruh masih dianggap alat atau mesin habis pakai dalam sebuah proses produksi yang murah, sehingga ketika kinerja seorang buruh menurun maka tidak ada usaha untuk memperbaiki kinerjanya agar membaik kembali, tetapi langsung akan digantikan dengan yang fresh baru sama sekali. Kinerja buruh yang menurun ini sering dijadikan alasan pengusaha untuk melakukan PHK sepihak tanpa kompensasi yang layak.

Reshuffle

Awal Mei 2007 ini ada 3 momen nasional, Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional, dan Reshuffle Kabinet. Momen terakhir bisa jadi tidak berhubungan dengan yang pertama dan kedua. Tetapi ada harapan besar dari seluruh masyarakat, terutama para pekerja seluruh Indonesia. Keinginan mereka tidak banyak dan tidak mahal. Para buruh dan pekerja mereka hanya minta dihargai sebagai partner pengusaha, dimana keberadaanya adalah aset dalam sebuah perusahaan yang secara langsung mempunyai andil bagi maju mundurnya sebuah perusahaan. Karena jika hubungan dalam bentuk partnership yang muncul, maka kedua belah pihak akan saling memahami dan saling mendukung dalam menjalankan roda prusahaan. Dan Pemerintah dalam hal ini harus bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Para Menterinya, harus bisa adil dalam membuat sebuah kebijakan, baik bagi Buruh dan Pengusaha. Sehingga undang-undang yang merugikan salah satu pihak harus segera direvisi.

Pergantian Kabinet, kalaupun jadi dilakukan oleh Presiden, hendaknya juga membawa perubahan pada kondisi Pendidikan Nasional Indonesia. Tidak bisa lagi Pemerintah berkelit karena masalah yang sepele kemudian mengabaikan masalah pendidikan yang sangat penting dan bersifat strategis. Masih banyaknya pemborosan dan kebocoran APBN di sana-sini harus langsung ditutup, dan harus segera dicarikan relokasi anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Saat kampanye menjadi Presiden, SBY menggunakan moto, bersama Kita Bisa, maka harapan-harapan tersebut juga seharusnya bisa dilakukan dengan Tekad yang kuat dan secara bersama dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah.

Harus Bisa !

* Penulis adalah Ketua Bidang Pembinaan Pemuda DPD PKS Kab. Tangerang