|
TANGERANG - Komunitas Badan Eksekutif Mahasiswa Tangerang yang tergabung dalam (Kombet) mempertanyakan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Selatan ( JLS ) yang hingga saat ini belum ada kejelasan tentang kelannjutan Mega proyek tersebut. Hal ini mengemukan dalam acara dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Komunitas BEM Tangerang yang merupakan gabungan dari universitas yang ada di Kota dan Kabupaten Tangerang, minggu (30/4) di kampus ITI Serpong. Dalam dialog antara mahasiswa dengan pembicara yaitu wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi, Ak mempertanyakan tentang status proyek JLS yang dinilai masih merugikan kalangan masyarakat, sebab mega proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat, sampai saat ini setelah pelaksanaan pembangunan yang memakan waktu hampir dua tahun belum selesai hingga saat ini. Ketua umum Komunitas BEM Tangerang, Nurkosih mengemukakan, bahwa diadakan dialog tersebut guna memenita kejelasan tentang apa sebenarnya di balik masalah proyek JLS yang dinilai pembangunannya ada kesan terbengkalaikan, “Kami selama ini hanya tahu tentang adanya proyek JLS dari para pegawai yang bekerja di pemkab Tangerang, juga dari masyarakat yang mengadu kepada kami tentang adanya proyek jalan yang sepotong – sepotong,“ katanya. “Bahkan kami belum lama ini juga melihat langsung ke proyek JLS yang di bangun pemkab, dilapangan memang masih banyak pembangunan jalan – jalan yang sedianya akan menghubungkan lima kecamatan dari wilayah selatan ke pusat kota Tigaraksa
di dalam pembangunannnya ada kesan setengah – setengah, untuk itu kami akan segera meminta kejelasan pihak pemkab tentang keseriusannya meneruskan proyek tersebut,” kata Nurkosih yang juga ketua BEM daru UNIS Tangerang. Sementara wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif Wahyudi mengatakan, bahwa proyek JLS rencana semula dibangun dengan tiga tahun anggaran yaitu APBD tahun 2004.- 2006, sedangkan pelaksanaan pengerjaan di kerjakan oleh PT. Wijaya Karya melalui penunjukan langsung, “Waktu itu tanggal 24 Desember 2003 pemkab meminta surat persetujuan kepada DPRD tentang pembangunan proyek JLS, dengan nilai sekitar 95 miliar lebih, “ ujarnya. “Kemudian tanggal 29 Desember 2003 DPRD memberikan persetujuan kepada pemkab untuk pelaksaan proyek JLS tersebut, dan pihak pemkab tanpa mengadakan tender terlebih dulu, langsung menunjuk PT. Wijaya Karya untuk mengerjakan jalur JLS dengan panjang 31 KM, dalam hal ini terdapat satu kesalahan, saya telah tanyakan kepada BPK tentang proyek JLS itu, pihak BPK waktu itu bilang bahwa seharusnya proyek JLS ditenderkan sesuai dengan kepres 80 tahun 2003, bukan melalui penunjukan langsung, hingga menimbulkan masalah pembayaran, walaupun dalam tahun angaran 2004 telah di bayar sebesar Rp 28 miliar “ kata Arif. DPRD dalam keputusan APBD tahun 2006, masih belum menyetujui sisa pembayaran kepada pihak PT WK sebesar Rp 30 miliar, karena masih mengungu pendapat serta rekomendasi yang sesuai dengan saran BPK pusat, BPK sendiri saat ini tengah mengaudit keuangan pemkab, “Kami masih nenuggu hasil audit tersebut yang setelah selesai akan diserahkan kepada DPRD untuk kemudian direkomendasikan apakah sisanya akan dibayarkan atau masih ada proses lain, “ paparnya.=cr 18 Sumber: PakuanRaya.com |
