TEMPO Interaktif, Serang: Fraksi Keadilan Sejahtera (F-KS) DPRD Banten memprotes keputusan pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang memutasi pejabat eselon II secara besar-besaran.

Fraksi menilai mutasi besar-besaran terhadap 30 pejabat eselon II tersebut bernuansa politis. "Nuansa politis dalam mutasi kemarin tidak bisa dinafikan, sebab masyarakat umum sudah tahu dalam waktu dekat akan ada pemilihan gubernur Banten dan Atut itu salah satu kandidatnya," kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Banten Sudarman hari ini.

Fraksi juga merasa kecewa dengan mutasi yang dilakukan itu karena selain alasan politis juga tanpa sepengetahuan anggota Dewan dan terkesan mendadak. "Bahkan pimpinan Dewan saja tidak tahu adanya mutasi itu," katanya.

Menurutnya, meski mutasi itu merupakan hak prerogatif Plt Gubernur Banten, namun Atut Chosiyah harus menggunakan fatsun politik yang ada, yaitu minimal melakukan komunikasi tentang rencana itu.

Pernyataan senada diungkapkan Sekretaris Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) Banten Tb Basuni di tempat terpisah. "Pelantikan yang dilakukan kemarin itu tidak berbasiskan kompetensi, tetapi lebih kental nuansa politisnya," katanya.

Menurut Basuni, mutasi yang dilakukan itu tidak berdasarkan mekanisme yang berlaku, hal itu setidaknya terlihat dari perubahan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang belum diketahui disahkan atau belum.

"Ini jelas membingungkan pihak di luar sistem. Arah kebijakan Banten mau dikemanakan, atau jangan-jangan ini ketidakpahaman PlT Gubernur dalam memenej daerah," tegasnya. (faidil akbar)

Sumber : Tempo Interaktif