SERANG - Kemiskian di Banten lebih disebabkan oleh kemiskinan stuktural atau faktor kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Begitu kata Sudarman, Anggota Komisi IV DPRD Banten, dan Manar Mas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lanskep Banten kepada Indo Pos kemarin.

Seperti diketahui, sekitar 33,04 persen dari 9,2 juta penduduk Banten masih dikategorikan sebagai penduduk miskin, jumlah keluarga miskin (Gakin) paling besar terdapat di Kabupaten Lebak, yakni sebanyak 131.231 jiwa atau sebesar 52,83 persen. Data Gakin itu terungkap dalam pembahasan Program Penanggulangan Kemiskinan di Banten, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Manar Mas, dalam menyelesaikan kemiskinan, pemerintah kerap menganggap bahwa mereka yang tahu persoalan. Dalam penyelesaiannyapun, lanjutnya, selalu salah sasaran karena tidak melihat potensi yang bisa dikembangkan.

"Contohnya, warga Sajira beberapa waktu lalu diberi pelatihan salon untuk meningkatkan keterampilan mereka. Siapa yang membutuhkan salon di sana. Potensi masyarakat sana kan batu fosil, lalu kenapa harus salon," ungkapnya.

Sudarman menambahkan, potensi sumber daya alam Banten sangat besar dan melimpah. Tapi karena tidak dikelola dengan baik potensi yang besar itu tidak memberikan manfaat dan meminimali angka kemiskinan itu.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat M Basri mengatakan, kemiskinan di Banten terjadi karena adanya keterbatasan akses layanan pendidikan, keterbatasan akses layanan kesehatan, keterbatasan akses layanan modal usaha, dan keterbatasan memiliki rumah layak huni. Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, lanjutnya, adalah dengan menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. (gin)

Sumber: Indo Pos