Oleh: Agus PR

AMIR seorang buruh pabrik baru saja menerima surat PHK dengan pesangon 1 kali gaji. Ia biasanya bekerja di pabrik sepatu di Tangerang dengan gaji sebesar UMR atau sekitar Rp 690 ribu sebulan. Amir telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak, istrinya sebagai ibu rumah tangga. Kalau selama ini Amir dan keluarganya hidup cukup dengan pas-pasan, dengan mengontrak rumah petak Rp 250 ribu sebulan, belanja harian ala kadarnya, tahu-tempe, atau ikan asin sebagai lauk nasi, kadang makan 3 kali sehari kadang 2 kali. Beruntung anak-anaknya belum sekolah, sehingga tidak memakan biaya sekolah. Kini ia bukan hanya hidup pas-pasan, tetapi jauh di bawah pas-pasan alias tidak berpenghasilan, dan jadilah ia pengangguran ke 11,584,001. Sayangnya ia tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Bingung tidak kepalang, "kemana harus pergi, sementara pekerjaan susah dicari".

"Mengapa hidup kita makin susah saja?", demikian kalimat yang sering kali kita dengar dari obrolan di warung-warung kopi, di halte bis pinggir-pinggir jalan, atau di pasar-pasar. Betapa tidak, terus menerus berita tentang rasionalisasi tenaga kerja (PHK) di kalangan industri yang umumnya labor intensi menghiasi lembaran media kita. Angka pengangguran yang terus meningkat, belum lagi pertumbuhan tenaga kerja yang tidak terserap oleh pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah tergerusnya daya beli masyarakat menyusul inflasi sebesar 17,7 persen yang tergambar dalam meng-geliatnya harga beras hingga mencapai Rp 4000-5000 per Kg mengakibatkan angka kemiskinan terus melonjak. Singkatnya hidup memang makin susah!

Ketika masa kampanye dulu presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono secara gentle mentargetkan angka pengangguran terbuka harus diturunkan menjadi 5 persen, nyatanva sekarang angka pengangguran terbuka telah mencapai 10.84 persen atau sebanyak 11,5 juta angkatan kerja kita menganggur. Presiden juga menjanjikan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,2 persen. Namun, menyusul inflasi yang tak terkendali tahun 2005 angka kemiskinan sendiri berlipat dua dari tahun 2005 menurut prediksi para ahli yaitu dari angka 36,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 62 juta jiwa atau sekitar 27 persen.

Mengapa hidup makin susah?
Tidak mudah menjawab pertanyaan yang sederhana itu. Namun mari kita coba diskusikan untuk mengurai benang yang kusut ini. Ketika Presiden SBY diangkat kondisi ekonomi kita dapat digambarkan melalui data statistik berikut ini:

Statistik Th 2004
Jumlah Penduduk 215.472 ribu
Bekerja 93.722 ribu
Pengangguran 10.251 ribu
Pengangguran Terbuka 9,86 persen
Pertumbuhan ekonomi 6,70 persen
Laju inflasi 6,40 persen

Bandingkan dengan Th 2005
Jumlah Penduduk 220.000 ribu
Bekerja 95.304 ribu
Pengangguran 11.584 ribu
Pengangguran Terbuka 10,84 persen
Pertumbuhan ekonomi 5,7 persen
Laju inflasi 17,17 persen

Jadi pemicunya adalah melonjaknya inflasi dari 6,4 persen menjadi 17,17 persen, selanjutnya angka inflasi utamanya kenaikan bahan baku pabrik dan melorotnya daya beli masyarakat menggencet sektor industri baik dari sisi demand (permintaan karena menurunnya daya beli masyarakat) dan dari sisi supply (kenaikan harga BBM dan turunannya) memicu PHK terus menerus di sektor industri. Munculah desakkan reshufle kabinet, yang disikapi sangat hati-hati oleh Presiden SBY. Nilai positifnya reshufle ini mampu mendongkrak kepercayaan pasar (Maklum 2 ekonom yang dekat dengan IMF betengger di posisi strategis di kabinet SBY).

Sektor Riil Diabaikan
Kebijakan yang menekankan pada pengendalian laju inflasi, melalui peningkatan nilai suku bunga bisa membahayakan kondisi sektor riil, akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Bayangkan Gaikindo yang selama ini mentargetkan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor untuk tahun 2006 ini justru mentargetkan penurunan penjualan kendaraan bermotor. Penjualan mobil untuk th 2006 dipatok pada angka 500 ribu, lebih rendah dari tahun 2005 yang mencapai 530 ribu. Sementara untuk penjualan sepeda motor hanya mencapai 5 juta unit, lebih rendah dari tahun 2005 yang mencapai 5,4 juta unit. Sebabnya adalah menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya suku bunga kredit, padahal para produsen kendaraan bermotor telah melakukan promosi besar-besaran.

Kebijakan tight monetary policy, juga akan menyebabkan menurunnya kucuran dana kredit. Belum lagi para bankir yang lebih suka bermain pada kredit retail daripada korporat, hal ini mengkhawatirkan para pengusaha yang semakin sulit mencari kredit. Akibatnya kondisi industri tidak semakin baik. Jika pemerintah merealisasikan rencananya menaikan TDL, akan semakin memukul pabrikan kita. Prediksinya akan terjadi gelombang PHK mencapai jutaan tenaga kerja, mengingat listrik adalah resources utama pabrikan.

Stabilitas Semakin Mantap atau Mengkhawatirkan
Seperti seniornya, mantan Presiden Suharto, Presiden SBY memang lebih menitik beratkan kebijakan kompromistis untuk mencapai stabilitas. Secara politik memang menguntungkan bagi stabilitas (plesetannya stabil di atas). Kalau dulu Golkar dan PKB bersebrangan, maka kini mereka menjadi teman mesra, ditambah dengan kekuatan PPP yang mendukung SBY. Sementara PKS masih tetap mendukung SBY, walaupun dengan catatan pendukung kritis. Hanya PDIP yang masih men-state sebagai partai oposan. Hasilnya? Suasana adem ayem memang tercipta akibat kebijakan komprimistis ini seperti, di Aceh dan Senayan. Namun apakah kondisi ini akan langgeng? Sebagian politisi justru mengkhawatirkan kondisi ekonomi yang sulit saat ini dapat memicu instabilitas. Di kalangan grass roots sendiri sudah tercipta kebingungan dangan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Jika sudah ada elit yang memainkan kondisi ini, maka situasinya dapat saja berubah dalam hitungan hari. Perhatikan saja kondisi instabilitas tahun 1998 yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Wallahu 'alam

Penulis adalah:
Anggota DPRD Banten asal PKS
Penulis buku Dakwah Parlemen