TIGARAKSA—Proses tender di Kabupaten Tangerang termasuk Provinsi Banten ternyata masih diwarnai pola lama. Pola penekanan fisik dan intimidasi terhadap sesama rekanan agar mundur dari persaingan sehat masih marak terjadi. Selain itu berkembang pula modus baru yaitu dengan cara konsensus (kesepakatan) antara sesama rekanan untuk menentukan siapa yang keluar jadi pemenang.

Ketua Himpunan Pengusaha Demokrat (HPD) Kabupaten Tangerang, Uten Sutendi kepada Satelit News, mengatakan bahwa dalam dunia bisnis, pola yang layak disebut dengan gaya preman itu tidak patut dilakukan oleh para pengusaha.

Selain tidak etis, pola tersebut juga tidak menjamin kualitas hasil proyek sesuai dengan yang diinginkan. Sebab, dipastikan kriteria atau standar dalam menentukan pemenang tender tidak sesuai dengan Keppres No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan adanya persaingan sehat serta tertib administrasi dan persyaratan.

Celakanya lagi, tambah Uten, kejadian yang sebenarnya mencoreng muka para rekanan itu malah didiamkan oleh asosiasi pengusaha yang menaungi para kontraktor tersebut. Bahkan terkadang, asosiasi pengusaha itu justru menjadi bagian kekuatan penekan tersebut.

"Ini yang sangat memprihatinkan kalangan pengusaha," ujar Uten, Senin 131/7). Ia mengungkapkan dengan kondisi seperti itu bukan hanya rekanan yang terintimidasi yang merasa dirugikan. Namun masyarakat secara luas yang ikut terkena getahnya. Sebab kualitas proyek yang dihasilkan juga tidak akan memuaskan. "Oleh karena itu pola seperti ini harus segera diubah,"kata Uten.

Untuk mencari cara penyelesaian masalah yang juga berkembang di Provinsi Banten ini, Uten mengusulkan agar semua pihak bisa bersikap konsisten. Kepada panitia lelang, Ketua HPD Kabupaten Tangerang ini meminta agar bersikap konsisten dan tidak terpengaruh oleh siapapun dalam melaksanakan Keppres No 80/2003.

Hal itu tidak hanya terkait dengan prosedur pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kelengkapan administrasi dan pertimbangan standar harga yang logis untuk ukuran proyek yang berhasil. Perlu pula dibentuk tim independen yang mengawasi jalannya proses tender. "Ini untuk mengawal apakah konsistensi itu berjalan atau tidak," ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Arif Wahyudi berpendapat munculnya pola premanisme dalam tender adalah sebuah fenomena di masa transisi. Sangat penting keterlibatan semua pihak dalam pengawasan.

Arif melihat proses pengadaan barang dan jasa saat ini sedikit lebih baik dibanding tahun lalu. Itu terlihat dari pemuatan pemberitahuan oleh penyedia barang sehingga mengundang minat pengusaha dari luar untuk ikut berkompetisi. "Bila kemudian muncul tekanan fisik, ini dampak yang mesti dieliminasi." kata Arif. (rif)

Sumber: Satelit News