TANGERANG—Demikian terungkap dalam diskusi panel menyoal penyaluran program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPMKK) yang diselenggarakan Dewan Kesehatan Kabupaten Tangerang (DKKT) Kamis (27/7).

Menurut Kabid Pelayanan Non Medik RSUD Tangerang, dr Swisnawasti yang tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu mengatakan bahwa saat ini daya tampung yang dimiliki RSUD Tangerang sebanyak 356 tempat tidur. Dari jumlah itu 146 diantaranya untuk perawatan Kelas tiga, sedangkan sisanya dibagi untuk perawatan kelas 2 dan kelas 1.

Sedangkan jumlah pasien dari keluarga miskin yang berobat untuk perawatan kelas 3 dalam sehari mencapai di atas 150 orang.

"Itu belum termasuk dari masyarakat lain yang bukan kategori miskin," ujarnya, "Sehingga kalau di jumlah ada sekitar 20-5O orang yang ngantri untuk mendapatkan perawatan." sambung dia.

Swisnawati mengungkapkan dengan kondisi keterbatasan yang ada itu, pihaknya sudah beberapa kali mengajukan anggaran untuk penambahan tempat tidur sekaligus perluasan ruangan. Namun sejauh ini, pengajuun itu tidak pernah disetujui.

"Dari tahun lalu sampai tahun ini, pengajuan kita selalu kandas. Entah harus kemana lagi kami harus menjerit," ujar Swis setengah curhat.

Belum maksimalnya pelayanan terhadap pasien rawat inap ternyata tidak hanya dialami oleh pasien biasa. Pasien yang masuk dalam kategori emergency seperti pasien bedah juga memperoleh pelayanan yang tidak optimal.

Menurut Kepala Rawat Inap RSUD Tangerang dr Muhammad Rifki banyak pasien bedah yang dirawat di tempat perawatan biasa (non bedah) pasca menjalani operasi. Padahal mestinya, untuk kurun waktu tertentu pasien tersebut harus tetap menjalani perawatan di ruang bedah. Karena perawatan dan proses pembedahan itu sendiri sama pentingnya bagi kesembuhan pasien.

"Tapi karena pasien bedah yang datang juga antri, mau tidak mau mereka yang sudah dibedah kita tempatkan di ruang lain," kata Rifki.

Sementara itu Wakil Ketua DKKT yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi yang hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa diskusi panel yang dilaksanakan pihaknya itu untuk menyamakan dan kesaling pengertiaan dari seluruh stake holder yang terlibat dalam pengentasan program kesehatan untuk masyarakat miskin.(rif)

Sumber: Satelit News