TANGERANG - Konsep pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, oleh kalangan pimpinan DPD serta fraksi PKS KabupatenTangerang dinilai telah gagal melaksanakan amanat rakyat Kabupaten. Kegagalan yang muncul bias dilihat dengan adanya predikat kota terkotor yang disematkan oleh Kementerian lingkungan Hidup serta timbulnya permasalahan terkait proyek Jalur Lintas Selatan ( JLS ) yang sampai saat ini sedang dalam penanganan pihak kejaksaan.

"Kami melihat pimpinan daerah sekarang belumlah optimal melaksanakan konsep pembangunan seperti yang tertera dalam Renstra Daerah Kabupaten Tangerang," ujar Ruhama Ben, ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang kepada wartawan di sela-sela acara Mukerda PKS, minggu ( 16/7).

"Kalau kami menilai kegagalan pembangunan bias dilihat dengan adanya masalah terkait kasus pembangunan proyek JLS yang sampai sekarang belum jelas pengerjaannya, satu lagi tentang diberikannya predikat kota terkotor oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Kalau di simak hasil pembangunan saat ini, kami akui memang ada yang baik, tapi kami juga melihat banyak kekurangan seperti perbaikan infrastruktur serta pelayanan bidang kesehatan," kata Ruhama.

Sementara ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD PKS, Drs. Anugrah mengatakan, indek prestasi pembangunan yang didapat oleh Kabupaten Tangerang, terlihat sekali kegagalan dalam berbagai bidang pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Tangerang.

"Ada tiga hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yaitu, Kesehatan, Infrastruktur, serta pendidikan. Indek prestasi pembangunan dari tahun 2004 sampai 2005 hanya naik 0,10% saja, ini jauh sekali dengan indek prestasi pembangunan yang dicapai kota tentangga kita yaitu Kota Tangerang," ujar Anugrah yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang.

Pemerintah dearah sekarang masih belum optimal dalam melaksanakan konsep pembangunan daerah, apalagi dengan pencanangan tahun kualitas yang tidak di dukung oleh dinas-dinas yang ada di bawahnya," Kami melihat kegagalan pembangunan misalnya banyaknya proyek - proyek yang dikerjakan asal jadi, bahkan tidak sedikit yang tidak dikerjakan sama sekali, seharusnya Bupati tidak bersikap tegas dengan membacklis kontraktornya bukan hanya CV yang mengerjakan, kalau perlu dipidanakan, para kontraktor yang nakal tersebut, imbuhnya.

"Sebenarnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta berhasil dalam pembangunan, tiga pola dasar bias segera diterapkan yaitu perbaikan sarana infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta mutu dan perhatian akan dunia pendidikan. Kalau itu bisa dilaksanakan oleh pemkab Tangerang, maka semua program kerja yang sudah dan akan dijalankan bias terwujud dengan baik dan dampaknya masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan tanpa ada keluhan," kata politisi yang terkenal vokal bila menyuarakan aspirasi rakyat ini.= andi setiadi

Sumber: pakuanraya.com