Setelah tahun lalu Kota Tangerang mendapat 'anugerah' kota terkotor, maka pada peringatan hari lingkungan hidup sedunia tahun 2006, Senin (12/6), Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan Kabupaten Tangerang sebagai Kota Besar Terkotor bersama dengan Kota Banjarmasin. Sementara untuk kategori Kota Metropolitan predikat kota metropolitan terkotor diberikan kepada Kota Bekasi dan Kota Bandung.

Tentu saja penetapan ini mengundang keprihatinan para tokoh di kabupaten Tangerang. Arif Wahyudi, Ak - Wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang mengatakan, "Predikat Kota Terkotor di Indonesia untuk Kabupaten Tangerang ini sangat memprihatinkan."

"Penyalahgunaan Truk Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) adalah pucuk gunung es masalah sampah, toleransi terhadap penyimpangan adalah batang tubuhnya serta niat yang kurang baik adalah akar masalahnya." komentar Arif Wahyudi lebih lanjut.

Untuk itu Arif Wahyudi mengajak semua pihak untuk menjadikan 'anugerah' ini sebagai cambuk untuk berbenah sehingga pada penetapan berikutnya Kabupaten Tangerang bisa lepas dari predikat yang memalukan tersebut yang menurut wapres untuk 'ditertawai'.

Sementara itu Ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang Ruhamaben, MSAE juga mengomentari predikat kota terkotor itu dengan mengatakan, "Ini merupakan bukti ketidakseriusan pemda dalam mengelola Kabupaten Tangerang. Pemda tidak mempunyai konsep yang jelas tentang pengelolaan sampah terpadu."

"Belum lagi jalan-jalan yang rusak yang banyak didapati tentu saja menambah kesan kumuh Kabupaten Tangerang", ujar Ruhamaben lebih lanjut.

Sampai saat ini belum bisa dikonfirmasikan kriteria-kriteria yang digunakan dalam penetapan Kota Terkotor ini, namun sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan kriteria yang dipakai tahun lalu yaitu taman kota, terminal bus, pertokoan, lokasi pasar dan tempat pembuangan akhir (TPA).

Masalah TPA di Kabupaten Tangerang sendiri beberapa waktu sempat menjadi sorotan DPRD karena pagar TPA Jatiwaringin yang dibangun dengan anggaran 495 juta roboh hingga dua kali.