TEMPO Interaktif, Serang: Fraksi Keadilan Sejahtera (F-KS) DPRD Banten memprotes keputusan pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang memutasi pejabat eselon II secara besar-besaran.

Fraksi menilai mutasi besar-besaran terhadap 30 pejabat eselon II tersebut bernuansa politis. "Nuansa politis dalam mutasi kemarin tidak bisa dinafikan, sebab masyarakat umum sudah tahu dalam waktu dekat akan ada pemilihan gubernur Banten dan Atut itu salah satu kandidatnya," kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Banten Sudarman hari ini.

CISAUK - Pembahasan RAPBD 2006 yang tengah dilakukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang dan Pemkab Tangerang di Wisma Tamu Puspitek, Cisauk, sejak Senin (13/2) lalu, juga menyentuh penyelesaian proyek pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) yang terbengkalai. Padahal, proyek itu sedianya selesai pada Maret tahun ini.

Proyek pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2003 itu rencananya akan menghabiskan dana hampir Rp 96 miliar yang pada tahun 2004 telah dianggarkan melalui pos pembayaran sebesar 30 persen dari total harga proyek. "Pada tahun 2004 dianggarkan melalui pos utang jatuh tempo di APBD sebesar Rp 33 miliar. Di antaranya sebesar Rp 28 miliar untuk JLS," terang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Arif Wahyudi, kemarin.

Fraksi-PKS Online: Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS asal daerah pemilihan Banten II, Jazuli Juwaini, Lc menyatakan, untutan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (PARADE NUSANTARA) agar desa menerima 20 persen pendapatan yang diperoleh Kabupaten cukup logis. Ia menusulkan, perlu aturan tentang sumber pendapatan dan jatah desa dalam APBD.

SERANG - Peran anggota DPR PKS dari daerah pemilihan Banten dalam memperjuangkan program-program banten diungkap oleh Plh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (MusWil) DPW PKS Banten di Serang Ahad 12/02 kemarin.