PERTEMUAN pertama kali terjadi di kediaman Mantan Wakil Presiden Partai Keadilan (PK) di Solo, Ust Syamsul Balda, ternyata langsung oke. Pertemuan itu menjadi kenangan manis yang tak terlupakan. Di rumah itu, Arif Wahyudi ta'aruf (berkenalan) dengan Hidayati. Dari pertemuan itu ternyata tumbuh benih-benih cinta di hati keduanya. Tanpa melalui proses pacaran. Arif bertekad bulat memilih Hidayati sebagai pendamping hidupnya.

TIGARAKSA — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2007, dinilai tidak berjalan secara maksimal. Karena banyak aspirasi dari masyarakat di tingkat desa yang tidak tercanlum dalam Berita Acara Penandatanganan (BAP).

KEMAJUAN teknologi komunikasi memang sangat membantu, terutama bagi mereka yang harus banyak bergaul. Kini orang lebih mengandalkan Short Message Service atau SMS atau pesan pendek dibanding dengan telepon.
Ini tentu karena SMS itu sifatnya praktis, biayanya murah. Tapi, tak banyak pejabat yang hobby SMS-an, bahkan masih ada juga pejabat yang gatek.

Salah satu pejabat yang hobby kirim-kiriman SMS adalah kader PKS yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Arif Wahyudi. Bukan hanya pada istri dan teman-teman dekatnya, Arif SMS-an, tapi pada kuli tinta pun, dia sering melakukannya. Ini bisa dimaklumi, kalau dia harus telpon menggunakan handphone pada banyak wartawan, berapa pulsa yang harus dia keluarkan. Pastilah itu merupakan pemborosan.

"Kirim SMS itu praktis, murah meriah dan yang penting pesannya sampai," kata Arif ringan.
Seperti baru-baru ini, dewan yang dikenal kritis ini juga mengirim SMS seputar persoalan kontraktor yang tidak mengerjakan Gedung Serba Guna (GSG) Ciputat dan SMU Negeri Kresek.

"Kang, beri kesempatan pemborong SMUN Kresek dan GSG Ciputat mengklarifikasi "kenakalannya", Trims," Begitu bunyi SMS-nya. Secara otomatis, wartawan yang haus berita pun mendatanginya dan menanyakan seputar isi SMS tersebut.(Ard)

Sumber: Satelit News 

TANGERANG—Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) mandek. Di samping itu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek senilai hampir Rp 96 milyar itu hingga saat ini juga belum dimulai. Padahal hasil pemeriksaan dari dua lembaga ini merupakan dasar pertimbangan untuk kelanjutan nasib pembangunan jalan lingkar sepanjang 31 kilometer tersebut.